PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BINTAN

Tujuan penelitian mengetahui Pengembangan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan. Metode digunakan deskriptif kualitatif, terdiri dari 1 Kepala Bawaslu, 1 Sekretaris, 1 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, 1 Bendahara. Pembahasan penelitian pengembangan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan, status pendidikan pegawai berasal dari lulusan SLTA maupun S-1 berbagai lulusan. Seluruh pegawai yang bekerja boleh mengajukan izin melanjutkan pendidikan. Terdapat beberapa tupoksi kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai. Pelatihan yang pernah diadakan seperti bimtek, kearsipan, keuangan, sistem dan lainnya. Pelatihan diadakan di Bawaslu Kabupaten Bintan, Bawaslu Provinsi, dan diluar wilayah bintan. Kemampuan pegawai setelah mengikuti pelatihan belum signifikan. Kendala yang dihadapi yaitu kurang nya waktu pelatihan yang diberikan, jadwal pelatihan yang terbentur kegiatan kepemiluan. Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan. Pemetaanterhadap kebutuhan pelatihan dengan melakukan rapat pleno oleh komisioner, koordinator sekretariat, yang memperhartikan dengan aturan kepemiluan yang terbaru. Hasil penelitian pengembangan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan, status pendidikan pegawai dari lulusan SLTA dan S-1 beragam lulusan. Seluruh pegawai boleh mengajukan izin melanjutkan pendidikan. Mekanisme nya, membuat surat permohonan izin melanjutkan pendidikan. Terdapat beberapa tupoksi kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Pelatihan yang pernah diadakan seperti bimtek, kearsipan, keuangan, sistem dan lainnya. Pelatihan diadakan di Bawaslu Kabupaten Bintan, Bawaslu Provinsi, dan diluar wilayah bintan. Kemampuan pegawai setelah pelatihan belum signifikan. Kendalanya adalah kurang nya waktu pelatihan yang diberikan, jadwal pelatihan yang terbentur kegiatan kepemiluan. Pelatihan sudah sesuai dengan tupoksi kerja pegawai, setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan. Pemetaan terhadap kebutuhan pelatihan dengan melakukan rapat pleno dengan memperhartikan dengan aturan kepemiluan yang terbaru