ANALISIS EFEK RATCHET DARI VARIAN ANGGARAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Penggunaan varian anggaran sebagai basis dalam penentuan target anggaran merupakan konteks yang menunjukkan inkrementalisme pada anggaran. Hal ini mengandung hal negatif jika anggaran periode sebelummya terdapat bias
akibat perilaku oportunistik penyusunan anggaran dalam bentuk penciptaan senjangan (slack) anggaran dan efek ratchet atau yang biasa disebut ratcheting anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efek ratchet dari varian anggaran pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada pemerintah daerah kota Tanjungpinang Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang dapat digunakan dalam pendeskripsian
dan memberi sebuah gambaran terhadap objek yang perlu diteliti melalui data ataupun pengumpulan sampel tanpa perlu analisis dan membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum. Dalam penelitian ini mengambil penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pemerintah kota Tanjungpinang mengenai Analisis efek ratchet dari varian anggaran dan penerapan akuntansi
pertanggungjawaban maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwa bahwa terjadi ratceting efek pada anggaran pendapatan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada anggaran belanja tahun 2018. Sedangkan peran akuntansi
pertanggungjawaban pada anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah dilaksanakan melalui pusat pusat pertanggungjawaban yang ada pada struktur xvi penganggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui tiap SKPD yang berfungsi sebagai pusat pendapatan dan pusat biaya. Pada tahun 2016 terlihat bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang
merealisasikan pendapatan sebesar 90,5%. Pada tahun 2017 realisasi anggaran pendapatan daerah sebesar 95,3%. Dan baru mampu melampaui target pada tahun 201 dengan berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar 103,3%. Terlihat bahwa dari ketiga tahun yang peneliti amati realisasi pendapatan daerah tidak pernah dibawah 90%. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa telah terjadi ratceting effect pada komponen anggaran pendapatan daerah. Terlihat bahwa terjadi penurunan anggaran pendapatan dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2016- 2017 sebesar Rp.88.974.985.310,94 dan pada 2017-2018 sebesar Rp.66.736.425.027,06. Sedangkan pada anggaran belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang terlihat bahwa dari tahun yang diamati tidak pernah terjadi varian negatif anggaran belanja daerah. Pemerintah Kota Tanjungpinang berhasil menekan belanja daerah rata rata diangka 89-92%. Peran akuntansi
pertanggungjawaban pada Pemerintah Kota Tanjungpinangterwujud dalam pendelegasian tugas pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki 33 SKPD dimana ada SKPD memiliki
komponen pendapatan dalam strukturnya dan ada SKPD yang memiliki komponen belanja dalam strukturnya.