ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama terhadap pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta mekanisme pengendalian internalnya.Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan perbandingan penerapannya terhadap Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memperkuat proses pengelolaannya dengan melaksanakan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 26 Tahun 2016. Dalam pengendalian internnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, telah melaksanakannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya kegiatan pengendalian dalam mekanisme pemberian Hibah dan Bansos, mulai dari pengajuan proposal, pengecekan, pencairan dana serta pertanggungjawaban kegiatan dengan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Dalam hal pengendalian kinerja pegawai, telah diterapkan aplikasi SIMANJA guna menghindari dan memperkecil resiko penyelewengan. Adanya sistem aplikasi apapun yang dikerjakan oleh pegawai dapat diketahui oleh atasan serta didukung bukti laporan hasil pekerjaan. Secara keselurahan proses pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna meminimalisasi penyalahgunaan anggaran baik dalam proses penyusunan, maupun pertanggungjawabannya.