IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 ATAS TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIA

Dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah menerbitkan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi, dimana transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menindak lanjuti pelaksanaan transaksi non tunai mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/0005.b/SET Tentang Perubahan Atas Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian untuk mengetahui implementasi sistem transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer berupa materi dan arsip data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem transaksi non tunai di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan bertahap sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau. Proses pelaksanaan transaksi non tunai di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau lebih efisien, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintah. Akan tetapi, terdapat kendala internal yang dihadapi yaitu pemahaman sumber daya manusia dalam menerapkan transaksi sistem non tunai masih berbeda-beda, dan kendala dari luar berupa jaringan internet yang masih kurang.